Sabtu, 18 Februari 2012

TIDAK ADA KESEJAHTERAAN DI BAWAH REZIM SBY-BOEDYONO BESERTA ELIT POLITIKNYA, GANTI DENGAN PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN



PUSAT  PERJUANGAN MAHASISWA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL
KOMISARIAT UNDANA
Sekretariat: jl. Jambu no. 54 Kampung Alor Naikoten 1
contact: (Adolf) 085262904288/ (Darish) 085253442116
TIDAK ADA KESEJAHTERAAN DI BAWAH REZIM SBY-BOEDYONO BESERTA ELIT POLITIKNYA, GANTI DENGAN PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN

Salam pembebasan !!!
Pendidikan semakin komersil dan justru membodohkan
Pendidikan,  hakikinya adalah sarana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas peserta didik, mencerdaskan kehidupan bangsa.  Namun hal itu ternyata bertentangan dengan realita sekarang. Untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas dengan fasilitas lengkap dan nyaman peserta didik harus menyiapkan uang puluhan juta rupiah. Tak cukup hanya dengan biaya mahal peserta didik diarahkan hanya untuk memikirkan nilai IPK yang tinggi, lulus cepat, dsb. Pendidikan saat ini mencocok hidung peserta didiknya untuk berorientasi cepat kerja tanpa mampuh menjawab persoalan-persoalan masyarakat dan tidak tahu kemana arah pembangunan Negeri ini sertah arah sistem pendidikan nasional saat ini.
Yang lebih parahnya lagi adalah, liberalisasi pendidikan merasuk dalam segala lini urat nadi. Tak hanya dalam penganggaran (keuangan), tapi juga meliberalisasi sistem akademiknya berupa kurikulum belajar mengajar. Mengingat bahwa sekolahan, kampus, lembaga pendidikan, merupakan sarana produksi ideologis yang dimanfaatkan oleh borjuasi untuk membentuk karakter siswa/murid berdasarkan tujuan akumulasi kapital; dogmatis sifatnya. Dan sebagai BHMN (disebut juga sebagai PK-BLU—Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum), mereka, para pebisnis pendidikan sangat “berhak” dan mudah melakukannya. Dengan dalih otonomi kampus pula (BHMN), kampus-kampus dilegalkan untuk mencari dan mengelola uangnya sendiri, mencari pendanaan dengan cara meminta pada mahasiswa dalam bentuk pungutan yang sangat tinggi (SPP, SPP Variabel, SPMA,dll). Akibatnya adalah, rakyat miskin tak sanggup lagi mengakses ilmu pengetahuan/pendidikan. Cara lain yang juga efektif dengan membangun bisnis/usaha yang akan dijadikan sebagai unit-unit income dana, seperti: membangun hotel, mini market, dan bisnis-bisnis yang lain dimana keuntungan dari unit income tersebut masuk ke dalam rekening sebagai keuntungan para pemilik modal yang berinvestasi; celakanya, bertambahnya kekayaan tersebut tak berdampak juga pada kemajuan kualitas pendidikan.

Tentang pendidikan formal, Ivan Illich mengatakan bahwa masih ada paradigma dari masyarakat bahwa sekolahan menjadi satu-satunya lembaga pendidikan (the single’s institution of education). Anggapan dari masyarakat yang dikemukakan Ivan Illich tersebut harus kita perhitungkan, dan berikan kritik serius kepada siapapun yang masih beranggapan bahwa sekolahan (formal) merupakan salah satunya lembaga pendidikan. Tujuan kritik tersebut bermakna agar mereka tidak lagi menganggap bahwa sekolahan merupakan satu-satunya muara dari pencarian kesadaran. Maka, point terpentingnya adalah kita harus melucuti hak istimewa (privilise) sekolahan sebagai segala muara dari pencarian kesadaran dengan cara merubah setting kurikulumnya, agar berfihak pada ilmu pengetahuan yang objektif dan berkepentingan untuk kemajuan tenaga produktif.
Oleh karena itu kami dari PUSAT PERJUANGAN MAHASISWA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL (PEMBEBASAN) mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk membentuk organisasi mandiri melawan segalah bentuk liberalisasi pendidikan dengan menuntut:

          Pendidkikan yang ilmiah, demokratis, fasilitas yang lengkap secara gratis dan bervisi kerakyatan
          Kebebasan berorganisasi dan berpendapat
          Bangun dewan mahasiswa
          perbaikan kurikulum kampus
          transparansi dana kampus
          tolak Undang-undang SISDIKNAS
          lawan privatisasi kampus.





Tidak ada komentar: