PUSAT PERJUANGAN MAHASISWA
UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL
KOMISARIAT UNDANA
Sekretariat:
jl. Jambu no. 54 Kampung Alor Naikoten 1
contact:
(Adolf) 085262904288/ (Darish) 085253442116
TIDAK ADA
KESEJAHTERAAN DI BAWAH REZIM SBY-BOEDYONO BESERTA ELIT POLITIKNYA, GANTI DENGAN
PEMERINTAHAN RAKYAT MISKIN
Salam pembebasan !!!
Pendidikan
semakin komersil dan justru membodohkan
Pendidikan, hakikinya adalah sarana yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas peserta didik, mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun hal itu ternyata bertentangan dengan
realita sekarang. Untuk menempuh pendidikan tinggi berkualitas dengan fasilitas
lengkap dan nyaman peserta didik harus menyiapkan uang puluhan juta rupiah. Tak
cukup hanya dengan biaya mahal peserta didik diarahkan hanya untuk memikirkan
nilai IPK yang tinggi, lulus cepat, dsb. Pendidikan saat ini mencocok hidung
peserta didiknya untuk berorientasi cepat kerja tanpa mampuh menjawab
persoalan-persoalan masyarakat dan tidak tahu kemana arah pembangunan Negeri
ini sertah arah sistem pendidikan nasional saat ini.
Yang
lebih parahnya lagi adalah, liberalisasi pendidikan merasuk dalam segala lini urat
nadi. Tak hanya dalam penganggaran (keuangan), tapi juga meliberalisasi sistem
akademiknya berupa kurikulum belajar mengajar. Mengingat bahwa sekolahan,
kampus, lembaga pendidikan, merupakan sarana produksi ideologis yang
dimanfaatkan oleh borjuasi untuk membentuk karakter siswa/murid berdasarkan
tujuan akumulasi kapital; dogmatis sifatnya. Dan sebagai BHMN (disebut juga
sebagai PK-BLU—Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum), mereka, para pebisnis
pendidikan sangat “berhak” dan mudah melakukannya. Dengan dalih otonomi kampus
pula (BHMN), kampus-kampus dilegalkan untuk mencari dan mengelola uangnya
sendiri, mencari pendanaan dengan cara meminta pada mahasiswa dalam bentuk
pungutan yang sangat tinggi (SPP, SPP Variabel, SPMA,dll). Akibatnya adalah,
rakyat miskin tak sanggup lagi mengakses ilmu pengetahuan/pendidikan. Cara lain
yang juga efektif dengan membangun bisnis/usaha yang akan dijadikan sebagai
unit-unit income dana, seperti:
membangun hotel, mini market, dan bisnis-bisnis yang lain dimana keuntungan
dari unit income tersebut masuk ke
dalam rekening sebagai keuntungan para pemilik modal yang berinvestasi;
celakanya, bertambahnya kekayaan tersebut tak berdampak juga pada kemajuan
kualitas pendidikan.
Tentang
pendidikan formal, Ivan Illich
mengatakan bahwa masih ada paradigma dari masyarakat bahwa sekolahan menjadi
satu-satunya lembaga pendidikan (the
single’s institution of education). Anggapan dari masyarakat yang
dikemukakan Ivan Illich tersebut
harus kita perhitungkan, dan berikan kritik serius kepada siapapun yang masih
beranggapan bahwa sekolahan (formal) merupakan salah satunya lembaga
pendidikan. Tujuan kritik tersebut bermakna agar mereka tidak lagi menganggap
bahwa sekolahan merupakan satu-satunya muara dari pencarian kesadaran. Maka,
point terpentingnya adalah kita harus melucuti hak istimewa (privilise) sekolahan sebagai segala
muara dari pencarian kesadaran dengan cara merubah setting kurikulumnya, agar berfihak pada ilmu pengetahuan yang
objektif dan berkepentingan untuk kemajuan tenaga produktif.
Oleh
karena itu kami dari PUSAT PERJUANGAN MAHASISWA UNTUK PEMBEBASAN NASIONAL
(PEMBEBASAN) mengajak kawan-kawan mahasiswa untuk membentuk organisasi mandiri
melawan segalah bentuk liberalisasi pendidikan dengan menuntut:
•
Pendidkikan yang ilmiah, demokratis,
fasilitas yang lengkap secara gratis dan bervisi kerakyatan
•
Kebebasan berorganisasi dan
berpendapat
•
Bangun dewan mahasiswa
•
perbaikan kurikulum kampus
•
transparansi dana kampus
•
tolak Undang-undang SISDIKNAS
•
lawan privatisasi kampus.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar